BANDAR LAMPUNG – (THE NET 24) –Β Antrean panjang solar subsidi di sejumlah SPBU Lampung dinilai dipicu gabungan faktor. Mulai dari kuota yang belum ideal, keterlambatan pasokan, hingga perilaku konsumen yang melakukan pembelian berulang.
Wakil Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung, Donny Irawan, menyebut kepastian kuota dan pasokan menjadi kunci agar tidak memicu panic buying.
“Yang penting dari pemerintah itu soal kuota BBM. Kuotanya dibenahi, pasokannya diperbaiki, lalu pembeli yang mondar-mandir juga harus ditertibkan. Kalau masyarakat yakin besok masih ada stok, mereka tidak akan panik membeli,” ujar Donny, Selasa (30/6/2026).
Menurut Donny, kekhawatiran stok habis membuat banyak konsumen mengisi solar setiap kali ada kesempatan. Akibatnya, antrean kendaraan di SPBU semakin panjang.
4 Faktor Penyebab Antrean Solar Subsidi
1. Kuota dan Pasokan: Kuota distribusi dinilai belum sesuai kebutuhan. Donny menekankan ini ranah kebijakan pemerintah.
2. Keterlambatan Distribusi: Pengiriman dari terminal ke SPBU sering terlambat. Penyebabnya beragam, dari kapal pengangkut yang belum bersandar hingga antrean mobil tangki di depo.
3. Tidak Ada Buffer Stock: SPBU tidak memiliki cadangan yang cukup. “Kalau SPBU punya buffer stock, saat mobil tangki terlambat datang masih ada cadangan. Sekarang itu yang menjadi persoalan, sehingga stok cepat habis dan masyarakat khawatir,” jelasnya.
4. Perilaku Konsumen: Masih ada oknum yang mengisi berulang dalam sehari dengan barcode MyPertamina ganda. Hal ini mengurangi jatah masyarakat yang berhak.
Donny menegaskan, Hiswana Migas tidak berwenang menjelaskan stok total maupun alokasi tiap SPBU. “Kalau soal stok dan pembagian ke masing-masing SPBU, itu ranah Pertamina. Setiap SPBU mendapat alokasi yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan keterbatasan SPBU. “SPBU pada dasarnya tidak memungkinkan menyimpan solar subsidi dalam jumlah besar, karena sistem distribusi BBM berlangsung secara langsung dari terminal ke SPBU.”
Donny menilai persoalan ini harus diselesaikan menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan kecukupan kuota, memperbaiki pasokan, menertibkan pembelian berulang, dan memperkuat pengawasan agar subsidi tepat sasaran.
Ia juga meminta operator SPBU lebih cermat memeriksa barcode MyPertamina.
“Kami meminta seluruh operator SPBU agar tidak melayani kendaraan yang terindikasi menggunakan barcode ganda. Jika ditemukan, sebaiknya segera dilaporkan ke sistem MyPertamina Pusat untuk dilakukan verifikasi. Jika terbukti melanggar, barcode tersebut dapat diblokir agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Donny.
Ia menambahkan, pengawasan ketat antara Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat akan membantu menciptakan distribusi yang lebih adil, transparan, dan mengurangi antrean panjang. (DBS)
