Lampung Timur – (THE NET 24) – Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan penguatan integritas aparatur harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Pengawasan Tata Kelola Sistem Pemerintahan di Lampung Timur, Kamis, 7/5/2026.
Rakor membahas area perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, Wakil Bupati Azwar Hadi, perwakilan Bank Lampung, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lampung Timur.
Bupati Ela menyebut rakor ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun-tahun mendatang.
“Kesempatan ini kita jadikan momentum yang baik dalam rangka perbaikan ke depan. Kita tidak bosan selalu memperhatikan aturan dan regulasi, baik secara internal,” ujar Ela.
Pembahasan kali ini, kata Ela, lebih serius karena melibatkan langsung bagian pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait dua instrumen: Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK.
Ia mengakui hasil SPI Pemkab Lampung Timur sebelumnya masih perlu pembinaan. “Kemarin SPI kita agak selip karena belum ada pembinaan maksimal. Maka sebelum pengawasan SPI dan MCSP, kita adakan pembekalan supaya jadi perhatian serius bersama,” katanya.
Ela menekankan integritas aparatur wajib berjalan seiring peningkatan layanan. Ia meminta seluruh jajaran bekerja sesuai koridor aturan dan menjaga profesionalitas sebagai pelayan publik.
“Bagaimana agar pelayanan terhadap masyarakat terus semakin baik. Kita sebagai pelayan harus punya integritas sesuai koridor,” tegasnya.
Bupati Ela meminta seluruh OPD memahami detail panduan SPI, terutama pada area yang masih lemah, agar segera dilakukan perbaikan nyata.
Ia menegaskan peningkatan nilai indeks bukan sekadar angka administratif, melainkan harus mencerminkan peningkatan kualitas layanan, baik administrasi maupun pelayanan langsung.
“Bukan sembarang nilai, bukan sembarang indeks. Tapi benar-benar menunjukkan adanya peningkatan dalam proses pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan,” tandasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Lampung Timur menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan daerah. (DBS)
