Pesisir Barat – (THE NET 24) – Minimnya alokasi anggaran sektor media di Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Barat menuai kritik keras. Ketua SMSI Pesisir Barat Ananda Yosan Perdana menilai Pemkab belum berpihak pada keberlangsungan pers lokal.
Menurut Ananda, iklim pers di Pesisir Barat tidak kondusif. Ia menyoroti dugaan perlakuan tidak adil dalam penyaluran hibah dan kerja sama publikasi.
โIndikasinya terlihat dari pemilahan hibah. Ada organisasi media rutin dapat dukungan, yang lain seolah tidak diberi ruang yang sama,โ tegasnya, Senin, 5/5/2026.
Kondisi ini memicu ketimpangan. Sejumlah media merasa tersisih, sementara yang lain mendapat akses lebih besar ke anggaran pemerintah. Ananda menyebut hal ini merusak ekosistem pers yang sehat.
Pemkab kerap berdalih keterbatasan anggaran karena efisiensi pusat. Namun data menunjukkan pos belanja lain justru jumbo.
Anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah Diskominfo mencapai Rp750 juta. Belanja makan minum juga tinggi: jamuan tamu rumah dinas bupati Rp360 juta, open house Rp75 juta, rumah dinas wakil bupati Rp240 juta, dan jamuan tamu Setda Rp300 juta.
Bandingkan dengan alokasi publikasi media di Diskominfo yang hanya Rp360,5 juta per tahun.
โIni pertanyaan besar. Kenapa anggaran perjalanan dinas dan jamuan jauh lebih besar, sementara media sebagai pilar demokrasi justru minim perhatian?โ kata Ananda.
Ia memaparkan, media terverifikasi kerja sama publikasi 2026โ2030 di Pesisir Barat mencapai 434 media. Rinciannya: 179 media siber, 84 surat kabar harian, 45 mingguan, 65 video streaming, 9 televisi, dan 52 bahan bacaan koran.
Dengan anggaran Rp360,5 juta per tahun, tiap media hanya kebagian Rp830 ribu per tahun.
โBagaimana media bisa bertahan? Ini bukti Pemkab belum serius memperhatikan nasib pekerja pers,โ kritiknya.
Hibah organisasi pers juga timpang. Dari 10 organisasi pers di Pesisir Barat, hanya dua yang menerima hibah total Rp35 juta.
Ananda menambahkan, angka Rp750 juta itu belum termasuk perjalanan dinas di OPD lain. Jika diakumulasi, ketimpangan dengan kebutuhan riil sektor media makin besar.
Ia mendesak Pemkab adil dan transparan mengalokasikan anggaran. Pers berperan menyampaikan informasi, kontrol sosial, dan menjaga demokrasi.
โPers adalah mitra strategis pemerintah. Jika tidak diperhatikan, bukan hanya media yang terdampak, tapi kualitas informasi yang diterima masyarakat,โ pungkasnya. (DBS)
